oleh

BPN OKU Diduga Terbitkan Sertifikat Bodong

BATURAJA I  Badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan diduga menerbitkan sertifikat bodong atas tanah terletak di Desa Banuayu kepemilikan dokumen oknum TNI Kolonel (Purn) Suwandi yang menyerobot lahan seluas delapan hektare milik Herman warga setempat.

Staf Ahli Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Djunaidi di Baturaja, Senin mengatakan bahwa kepemilikan sertifikat tanah atas nama Suwandi diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dinilai tidak sah, karena letak lokasi objek yang digugat oleh pemilik sah Herman ke Pengadilan itu bukan di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Lubuk Batang melainkan di Banuayu.

“Jual beli antara H Suhaimi nenek Herman dibatalkan oleh Suwandi yang mengklaim jika objek adalah miliknya dan letaknya di Tanjung Kemala,” katanya

Dikemukakannya, pihak BPN menerbitkan sertifikat itu berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kepala Daerah (KDH) tingkat II OKU nomor 8 tahun 1995 tentang penegasan garis batas wilayah Kotip membenarkan objek sengketa di Desa Tanjung Kemala.

Selain itu, surat keterangan Kepala Desa (Kades) Tanjung Kemala tertanggal 27 Januari 1996 yang membenarkan letak objek sengketa di desa setempat juga menjadi senjata Suwandi untuk menguasai lahan Herman dan menjerumuskannya ke penjara selama enam bulan.

“Dasar itulah BPN menerbitkan dua sertifikat atas nama Suwandi, sementara Herman yang digugat dinyatakan bersalah oleh pengadilan dijatuhi hukuman enam bulan penjara serta H Suhaimi nenek korban menjadi buruan polisi hingga jatuh sakit sampai meninggal dunia,” katanya.

Dikemukakannya, pihak BPN seharusnya mempelajari terlebih dahulu dokumen dan peraturan pemerintah sebelum menerbitkan sertifikat tanah.

Sebab, pedoman yang menjadi acuan BPN membuat sertifikat Suwandi adalah kesalahan besar, sebab SK Bupati KDH tingkat II OKU nomor 8 tahun 1995 sudah tidak dihapuskan sejak tiga tahun sebelum Pemkab OKU melakukan pengecekan batas wilayah Kotip pada 2006 silam.

“Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 tahun 2003 tentang penghapusan kota administratif sudah jelas tertuang di pasal 3 poin C tentang pembentukan kota administratif Baturaja dinyatakan tidak berlaku,” tegasnya.

Ia menegaskan, akan mengurai benang kusut menyelesaikan masalah sengketa dengan memiliki bukti yang kuat untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kezholiman.

Sementara, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) OKU, Jaya saat dikonfirmasi dirunag kerjanya secara terpisah membenarkan jika tidak pernah ada pemekaran batas wilayah Desa Banuayu dan Tanjung Kemala.

“Memang benar lokasi tanah sengketa terletak di Desa Banuayu bukan di Desa Tanjung Kemala,” kata Camat Baturaja Timur, Lukmanul Hakim menambahkan saat dikonfirmasi sebelumnya melalui telpon genggamnya,” ujarnya. (Deni a. Saputra)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *