oleh

Minim Hutan Penyangga Kota, DPRD OKU Wacanakan Tinjau Ulang Izin Perkebunan Kelapa Sawit

BATURAJA I Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU mewacanakan peninjauan ulang izin usaha perkebunan yang ada di Kabupaten OKU, Sumatera Selatan terutama yang mengambil lahan hutan. Hal ini didasari karena kian minimnya Hutan Penyangga kota di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Zaplin  Ipani, salah satu anggota DPRD OKU Fraksi Partai Golkas saat dibicangi sejumlah wartawan menyatakan, beberapa kawasan Hutan Penyangga kini sudah semakin minim, mulai dri kecamatan sosoh buay rayap, kecamatan lengkiti hingga kecamatan semidang Aji.

“Hutan Hutan penyangga tersebut sudah berubah fungsi sebagai perkebunan sawit, pada prinsipnya ini mengurangi luas hutan penyangga dan berbenturan dengan Perda itu sendiri,”kata dia.

Dirinya membenarkan bahwa ada program Hutan Tanam Rakyat (HTR) perkebunan yang memiliki fungsi Hutan, namun kata dia itu merupakan tanaman kayu keras, seperti karet.

“Sawit itu tidak termasuk hutan, sementara Hutan penyangga kita sebagian besar beralih fungsi menjadi Industri Perkebunan karet,”imbuhnya.

Maka, lanjutnya perizinan perkebunan mesti ditinjau ulang sebab ini soal keseimbangan alam dan berimbas pada daerah OKU sendiri.

“Berkurangnya hutan penyangga tentu berimbas pada rusaknya kekayaan hewani dan hayati, tak hanya itu debit air OKU akan semakin menipis sebab sawit menyerap air sangat banyak,”ungkapnya.

Meski demikian, bukan berarti ia tidak setuju dengan adanya investasi bidang perkebunan di OKU, hanya saja ia berharap fungsi Hutan penyangga tetap ada dan sesuai kebutuhan. “Mestinya seimbanglah, ini demi menjaga daerah kita sendiri,”pungkasnya.(Deni a. Saputra)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *