oleh

PDIP Sesalkan Pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR

JAKARTA I Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo menyayangkan pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR tetap dilakukan. Menurutnya, hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi parlemen.

Sebab, kata Arief, masalah di internal Partai Golkar masih belum selesai. Arief berpendapat sebaiknya permasalahan legalitas kepengurusan Partai Golkar diselesaikan lebih dahulu.

“Hemat saya agar tidak menimbulkan pertanyaan berbagai pihak, tidak menimbulkan konflik, politisasi, sebaiknya menyelesaikan apa yang saya sebut konsolidasi aspek legal formal Partai Golkar,” kata Arief di Jakarta.

Arief mengatakan partainya tidak memiliki permasalahan dengan sosok Ade Komarudin. Dia berpendapat pelantikan ini akan berdampak pada citra parlemen di mata masyarakat yang terlihat tidak peduli terhadap aturan main.

“Bagi masyarakat kita untuk jangka panjang, ini bukan pendidikan politik yang baik,” ujar Arief.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR, Ahmad Basarah, mengatakan hal serupa. Menurutnya, aspek legal formal Partai Golkar saat ini masih dipertanyakan pasca dicabutnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Basarah menilai apabila pelantikan sesuai dengan norma dan prosedur perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), maka hal itu sah dan legal.

“Tapi manakala tidak memenuhi unsur UU yang terkait dengan proses pelantikan Ketua DPR, maka dengan sendirinya pelantikan itu gugur demi hukum,” ujar Basarah.

Namun, kata Basarah, dalam hal ini partainya akan melakukan kajian dan melihat perkembangan politik ke depan di parlemen. Hal itu termasuk rencana untuk merevisi UU MD3, terutama untuk pimpinan DPR.

Meski demikian Basarah tidak ingin nantinya revisi UU MD3 akan menimbulkan kegaduhan baru. Ia berharap revisi dilakukan atas inisiatif dan keinginan fraksi-fraksi di parlemen.

“Kalau pun ada agenda perubahan, tidak perlu menimbulkan kegaduhan,” ucap Basarah.

Tak sedikit anggota DPR yang ingin menyuarakan interupsi atas penolakannya terhadap pelantikan Ade sebagai pengganti Setya Novanto di kursi DPR 1.

Namun sebagai pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tetap berpegang pada kesepakatan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah. Agenda pelantikan Ade Komarudin dilakukan kemarin dalam rapat paripurna pembuka masa sidang.

Dengan bimbingan sumpah jabatan dari Ketua Mahkamah Agung, pelantikan pun digelar. Ade Komarudin resmi menjadi Ketua DPR. (cnnindonesia.com)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *