oleh

PDIP dan PBNU Sepakat Dorong Amandemen UUD 1945

JAKARTA I Pengurus Besar Nahdalatul Ulama sepakat Undang-Undang Dasar 1945 kembali diamandemen. Sikap yang diambil PBNU itu diakui sejalan dengan keinginan yang saat ini tengah diperjuangkan oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri, PDI Perjuangan.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyatakan, selain amandemen UUD 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara juga perlu dikembalikan agar dapat menjadi ruh pondasi bangsa. Said berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali memiliki kedudukan sebagai majelis tinggi negara.

“Setelah tidak adanya GBHN, demokrasi kita sudah kebablasan. Arahnya sudah tidak jelas hendak ke mana. PBNU mendukung gagasan PDIP untuk meninjau kembali UUD 1945 agar kembali diamandemen,” ujar Said saat menerima kunjungan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan di kantornya, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Menurut Said, bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan nyata dari berbagai lini. Tidak hanya urusan politik dan ekonomi, ancaman teroris, peredaran narkoba, hingga prostitusi online kini semakin merajalela.

Ancaman yang merongrong dari segala sektor itu dipandang sebagai bentuk rapuhnya mental bangsa yang tidak bisa lagi membendung liarnya arus demokrasi.

“Kalau kita tidak memperkuat watak bangsa kita, ini bisa berbahaya,” ujar Said.

Mengembalikan kedudukan MPR sebagai majelis tertinggi negara juga dinilai penting untuk menegaskan kembali strata kekuasaan di ranah kelembagaan negara. Untuk itu GBHN dianggap perlu dikembalikan agar menjadi ruh haluan negara.

“Karena siapa yang menjadi penguasa di negeri kita ini kadang tidak jelas. Kadang yang berkuasa presiden, kadang KPK, kadang DPR, bahkan kadang juga wartawan. Ketidakjelasan ini muncul karena tidak ada haluannya,” ujar Said.

DPP PDI Perjuangan diwakili Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto menyambangi PBNU untuk mensosialisaikan persiapan Rapat Kerja Nasional I yang rencananya digelar 10-12 Januari 2016.

Rakernas yang rencananya bakal dihadiri Presiden Joko Widodo itu akan dibuka dengan pidato politik dari Megawati Soekarnoputri yang akan merekonstruksi sistem pembangunan nasional terhadap sinergi Pembangunan Semesta Nasional Semesta Berencana yang dianggap menjadi ruh dari PDIP.

Selain pembahasan konsepsi, Rakernas juga akan membahas evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015, sekaligus proyeksi Pilkada 2017. Calon kepala daerah yang meenangi Pilkada serentak 2015 juga bakal mendapatkan pengarahan khusus dalam Rakernas yang rencananya digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta. (cnnindonesia.com)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *