oleh

Oknum Anggota DPRD OKI Diminta Berhenti Main Proyek

Welli Tegalega SH, Pemuda Pemantau Pembangunan OKI, melihatkan spanduk stop dewan main proyek.
Welli Tegalega SH, Pemuda Pemantau Pembangunan OKI, melihatkan spanduk stop dewan main proyek.

KAYUAGUNG I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKI dituding ikut bermain dalam pengerjaan proyek pembangunan di kabupaten OKI. Bahkan sejumlah spanduk yang berisikan imbauan agar Anggota DPRD OKI berhenti main proyek pun mulai bermunculan.

Berdasarkan pantauan,  sejumlah spanduk yang yang berisi imbauan agar anggota dewan berhenti main proyek yang dibuat oleh tim pemantau kinerja DPRD OKI, terpasang dibeberapa lokasi strategis. Seperti depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Uniski Kayuagung, Gedung Kesenian Kayuagung, Kantor Pemkab OKI serta Gedung DPRD OKI.

Spanduk tersebut bertuliskan, agar anggota DPRD OKI berhenti main proyek karena hal ini melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, para oknum anggota dewan ini setiap tahunnya mendapatkan jatah proyek, mencapai puluhan miliar rupiah dan tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jajaran Pemkab OKI.

Modus lainnya, dengan cara meminta fee sebesar 2-3 persen dari total anggaran proyek di setiap SKPD melalui komisi-komisi di DPRD OKI.

Hal ini menjadi lebih mudah karena oknum dewan tersebut, mengesahkan anggaran di setiap SKPD. Sehingga SKPD tidak berani menolak, sebab akan berdampak pada anggaran Dinas/ Instansi.

Proyek tersebut, memang bukan atas nama anggota DPRD yang bersangkutan. Namun dengan menggunakan nama orang lain. Sementara untuk pelaksana di lapangan, melibatkan keluarga atau kerabat dekat oknum tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD OKI, H. M. Yusuf Mekki menegaskan, tidak boleh ada anggota DPRD OKI bermain proyek, sebab hal ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat.

“Itu tidak benar. Jika memang ada, kalau ada masyarakat yang bisa membuktikannya, silahkan dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK). Sebab ini menyangkut nama baik DPRD OKI yang saya Pimpin,” katanya, Selasa (5/1/2016).

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD OKI, Agus Salim MT. Dirinya sangat menyayangkan jika ada oknum dewan yang ikut terlibat dalam pengerjaan proyek Pemerintah.

“Kita sangat sayangkan jika hal ini terjadi, sebab tidak ada aturan yang memerbolehkan itu. Namun demikian, saya sangat mendukung jika ada masyarakat yang mengkritisi kinerja DPRD OKI,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemuda Pemantau Pembangunan OKI, Welli Tegalega SH mengatakan, oknum dewan main proyek ini sudah menjadi rahasia umum, berbagai modus dilakukan untuk meloloskan hal tersebut. Mulai dari upaya menjegal SKPD dalam pembahasan anggaran jika proyek tidak dapat, permintaan fee hingga dalih aspirasi.

“Aspirasi dewan itu tidak ada. Kalau ada aspirasi, silahkan salurkan dalam musrenbang karena itu mekanismenya,” ujarnya.

Katanya, pihaknya kerap mendapatkan keluhan dari sejumlah pimpinan SKPD yang merasa tertekan oleh oknum anggota dewan yang meminta jatah proyek.

“Bahkan ada SKPD yang tidak memberi, maka diancam pada saat pembahasan anggaran. Jika sudah begini, dimana lagi wibawa lembaga DPRD yang terhormat itu,” tutupnya. (Romi)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *