oleh

Pembahasan APBD Kabupaten OKI Molor

KAYUAGUNG I Pembahasan Pra Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2016 molor. Seharusnya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD tersebut, sudah ada nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif sebulan sebelum akhir tahun 2015.

Namun, hingga sampai saat ini baru pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Bahkan, pihak Banggar DPRD OKI, malah mengembalikan pembahasan ke Badan Musyawarah (Banmus). Alhasil, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kembali dipanggil untuk membahas anggaran masing-masing SKPD.

Padahal, rapat anggaran seluruh SKPD sudah selesai dibahas di masing-masing Komisi. Bahkan, dalam pembahasan anggaran  antara Banggar dengan SKPD,  usulan anggaran yang sudah disepakati di masing-masing komisi akan dipangkas di Banggar.

Bupati OKI, Iskandar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. Hasin menyesalkan hal tersebut. “Kita dari eksekutif, sangat menyesalkan hal ini. Apalagi pembahasan KUA PPAS  molor, seharusnya sekarang sudah ada pengambilan  keputusan  nota kesepakan antara eksekutif dengan legislatif tentang pra APBD tahun 2016,” kesal Bupati.

Iskandar menjelaskan, pembahasan KUA PPAS  APBD tahun 2016 ini terhambat di DPRD OKI. Sebelumnya, pembahasan KUA PPAS APBD OKI 2016 ini sudah dibahas di  komisi dengan mitra masing-masing.

Kemudian sudah disepakati besaran usulan  anggaran masing-masing SKPD. Namun setelah sampai di Banggar malah metah lagi. Mestinya di Banggar, Pembahasanya dengan ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Kenyataanya, masing-masing SKPD dipanggil lagi bergiliran, anggaran dibahas dari awal lagi.

Parahnya lagi, saat pemanggilan masing-masing SKPD oleh Banggar. Usulan  anggaran yang sebelumnya sudah disepakati antara SKPD dan komisi, dipangkas saat rapat di Banggar.

“Contohnya, anggaran yang diusulkan bagian Humas Setda OKI dari usulan Rp 6 miliar, dipangkas menjadi Rp 1 miliar.  Belum lagi pemangkasan anggaran di SKPD lain. Disisi lain, DPRD malah akan menambah anggaran Sekretariat Dewan (Setwan) dari Rp 27 miliar menjadi Rp 40 miliar,” ungkap Bupati.

Dilanjutkan, DPRD mengagendakan rapat pengambilan keputusan nota kesepakatan legislatif dengan eksekutif pada tanggal 7 Desember 2015.

“Menurut kami itu tidak mungkin, pasti molor lagi, karena sekarang pembahasan KUA PPAS  APBD 2016 itu dibahas lagi dengan masing-masing SKPD. Seharusnya, sekarang agendanya tinggal pembahasan antara Banggar dengan TAPD saja,  bukan pembahasan dengan SKPD. Pembahasan dengan SKPD itu sudah selesai di masing-masing komisi. Kita inikan mengejar waktu, jangan sampai terlambat karena nanti APBD itu akan dievaluasi di Provinsi. Apalagi kita ini sudah akan tutup tahun,” ungkap Bupati lagi.

Dijelaskan, dengan adanya pemangkasan anggaran masing-masing SKPD tersebut. APBD 2016 yang kita usulkan Rp 1,9 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 1,6 triliun. Jika usulan masing-masing SKPD ini dipangkas, nanti akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Padahal  anggaran yang diajukan SKPD sudah sesuai dengan asas kepatutan, rasionalitas, prioritas dan sesuai dengan kondisi yang ada.

“Anggaran yang diusulkan bukan direkayasa, tetapi sudah melalui proses yang panjang. Usulan anggaran itu sudah melalui proses panjang seperti  Musrembang tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD OKI, Yusuf Mekki mengatakan, bahwa molornya pembahasan Pra APBD 2016 ini tidak semata-mata karena di DPRD. Tetapi DPRD harus detail membahas anggaran ini sesuai dengan kondisi yang ada.

“Memang Banggar kembali memanggil SKPD karena anggaran yang diajukan ada yang dianggap tidak rasional. Oleh sebab itu, ada beberapa SKPD usulan anggaranya yang dipangkas karena tidak rasional dan bukan prioritas,” katanya.

Dia melanjutkan, memang setwan mengajukan anggaran Rp 40 miliar, tahun lalu anggaran setwan Rp 27 miliar.

“Memang diusulan Rp 40 miliar, ini sesuai dengan kebutuhan kerja DPRD OKI. Untuk diketahui, sekarang ini usulan anggaran ini masih digodok, belum pasti semuanya dipangkas,” singkatnya. (Romi Maradona)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *