oleh

Kemenhut Legalkan Pengelolaan Ratusan Hektar Kawasan Hutan

LAHAT I Berdasarkan surat keputusan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Nomor 540 /Menhut-11/2013, yang diperkokoh dengan surat keputusan Bupati Lahat, Nomor 522/08/KEP/Dishutbun/2015. Tentang, pemberian ijin usaha pemanfaatan hutan ke masyarakat di areal hutan kawasan masyarakat (HKM), dibeberapa titik kawasan.

Kedepan, masyarakat diperbolehkan untuk mengelola kawasan hutan tersebut. Adapun kawasan-kawasan yang dimaksud meliputi, Desa Datar Balam, Padang Masa, Pengentaan dan Desa Indayana, Kecamatan Mulak Ulu.

Ketua Kelompok Tani Desa Pengentaan, Ruslan (45) mengatakan, mereka sangat berterimakasih kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.

“Kami berterimakasih kepada Bupati dan pemerintah pusat, atas pemberian ijin pengelolaan kawasan hutan seluas 471 hektar untuk 156 kelompok tani dari empat Desa. Kami yakin, semua ini akan berdampak positif kedepannya,” ujarnya, Kamis (3/12/2015).

Untuk pengelolaan awal, pihaknya akan menanam kopi dan palawija sebagai komoditi andalan di kawasan hutan tersebut. Bahkan sebelumnya, kelompok tani sudah diberi bantuan berupa 1 unit mesin penggiling biji kopi dan 1 unit mesin penggiling bubuk kopi.

”Kami sangat bersyukur, usaha untuk mendapat ijin pengelolaan HKM ini kami ajukan sejak tahun 2009, dan sekarang sudah dikabulkan. Jadi kami tak ragu-ragu lagi,” ujarnya lagi.

Terpisah, Ketua Badan Penyuluah Daerah Aliran Sungai (BP DAS), Ir Alrasyid Msi melalui ketua seksi kelembagaan, Haryadi mengatakan, pihaknya siap membantu masyarakat yang tergabung dalam keompok tani dalam pengelolaan HKM. Tentunya, melalui penyuluhan dan pelatihan kedepannya.

“Kita bersyukur sekali, ijin dari Kementerian ini adalah yang pertama kali diberikan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Makanya, kedepan kita siap membantu kelompok tani dari desa desa lain untuk mendapatkan ijin pengeloaan HKM,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lahat, Sri Mulyati SH. MM didampingi Kabid Rehabilitasi, Pemetaan dan Pengelolaan Hutan (RPPH), Wawan Ismawan Shut mengatakan, selaku salah satu lembaga pemerintah yang menangani kehutanan. Pihaknya sangat merespon langkah yang dilakukan oleh kelompok tani, yang mengajukan ijin pengelolaan ke Kementerian kehutanan dan Pemkab sebelumnya.

Apalagi, ijin yang diberikan oleh pihak Kementerian dan Bupati Lahat ini selama 35 tahun kedepan. Jika nanti pengelolaannya berhasil, besar kemungkinan ijin pengelolaannya akan ditambah lagi selama 25 tahun.

“Kan lumayan selama 60 tahun ijin pengelolaannya. Tinggal tergantung keseriuan para kelompok tani, itulah yang harus ditingkatkan,” tandasnya. (Fitri)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *