oleh

Pilkada Serentak, Polri Kirim Pasukan ke 4 Provinsi Ini

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memperoleh gelar bangsawan di Makassar, Sulawesi Selatan, 24 November 2015. Kapolri dianugerahkan gelar Andi Temmu Padang Petta Tikkedari dari kerajaan Bone. TEMPO
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memperoleh gelar bangsawan di Makassar, Sulawesi Selatan, 24 November 2015. Kapolri dianugerahkan gelar Andi Temmu Padang Petta Tikkedari dari kerajaan Bone. TEMPO

MAKASSAR I Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, menyatakan pihaknya akan mengerahkan tambahan personel kepolisian untuk mengamankan sejumlah pemilihan kepala daerah di 4 provinsi yang masuk zona merah. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan jajaran Kepolisian Daerah maupun Kepolisian Resor tidak cukup mampu untuk mengatasi potensi konflik.

“Yang ada bantuan (personel) dari pusat itu yakni Papua, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Kalau di Sulawesi Selatan, ada sekitar empat daerah yang rawan, tapi belum perlu ada perkuatan dari pusat. Kan masih bisa ditangani Polda Sulawesi Selatan dan Barat serta Polres yang tidak menggelar pilkada untuk membantu (pengamanan),” kata Badrodin, di Makassar, Selasa, (24/11/2015).

Berdasarkan pemetaan kerawanan di 200 daerah yang menggelar pilkada serentak, Badrodin mengatakan banyak daerah yang masuk zona merah. Karena itu, pihaknya memperingatkan semua pihak bersinergi untuk mengantisipasi terjadinya potensi konflik.

Di hadapan ratusan unsur muspida kabupaten/kota lingkup Sulawesi Selatan, Badrodin menyampaikan bahwa semua komponen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada harus menyadari bahwa mereka adalah representasi negara.
“Saudara adalah representasi (negara). Gagal satu, maka gagal negara. Makanya, harus berusaha semaksimal mungkin agar lancar tanpa gangguan dan aman,” ujar pria asal Jawa Timur itu.

Badrodin mengakui tantangan mengawal pilkada serentak cukup berat mengingat pesta demokrasi itu tidak mengenal putaran kedua. Kondisi itu berpotensi membuat kandidat akan melakukan segala cara untuk menang.

Bisa jadi, kandidat akan menempuh cara kotor, mulai dari politik uang, kampanye negatif sampai memanipulasi suara. Karena itu, Badrodin mengajak semua pihak mulai KPUD, panwaslu, kepolisian, TNI dan pemerintah setempat mesti bersinergi untuk mengantisipasinya. (Tempo.co)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *