oleh

Jangan Ulur Waktu, Komisi III DPR Harus Segera Pilih Pimpinan KPK

8 capim KPK (Foto: istimewa)
8 capim KPK (Foto: istimewa)

JAKARTA | Komisi III DPR diminta segera melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 8 orang calon pimpinan (capim) KPK. DPR seharusnya menyudahi ‘perdebatan’ soal hasil seleksi dari Pansel.

“Sikap Komisi III yang mempermasalahkan pembidangan yang dilakukan oleh Pansel karena tidak diatur dalam undang-undang adalah tidak tepat. DPR dapat saja keluar dari pembidangan tersebut karena sifatnya tidak mengikat,” ujar  peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting, Jumat (20/11/2015) malam.

DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU KPK, wajib memilih dan menetapkan pimpinan KPK 3 bulan sejak diserahkan oleh Presiden. Dengan waktu yang terbatas, seharusnya proses seleksi diarahkan pada penggalian terhadap kredibilitas calon pimpinan KPK.

“DPR tidak perlu mengulur-ulur waktu dan harus segera melakukan pemilihan terhadap pimpinan KPK. Terlebih masa jabatan pimpinan KPK periode ini akan berakhir pada penghujung Desember 2015,” imbuh Miko.

Miko tak ingin tindakan mengulur waktu ini menjadi “daya tawar” agar RUU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016. Wacana memasukkan RUU KPK dalam Prolegnas Prioritas 2016 menurutnya harus ditolak oleh Pemerintah.

“Ini adalah momentum untuk mengkonfirmasi sikap Presiden Joko Widodo, apakah betul menolak atau sekadar menunda pembahasan RUU KPK. Komitmen penguatan KPK masih sangat diragukan,” sebut Miko.

Berikut delapan nama capim KPK yang telah lolos seleksi Pansel:

Bidang Pencegahan:
1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN)
2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya)

Bidang Penindakan:
1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor)
2. Brigjen Basaria Panjaitan (Mabes Polri)

Bidang Managemen:
1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah)
2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK)

Bidang Supervisi:
1. Johan Budi SP (Plt pimpinan KPK)
2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin)

(robi/detik)

loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *